Bogor – Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, meluncurkan rencana aksi pengembangan sistem informasi kesehatan dengan 10 fitur utama yang terintegrasi dalam satu layar disebut “Bogor Smart Health” untuk mendukung visi misi daerah tersebut menjadi “smart city”.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno saat sambutan peluncuran di Gedung Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa, mengatakan rencana pengembangan sistem informasi Bogor Smart Health akan membantu menyelesaikan sejumlah masalah dalam pengelolaan informasi kesehatan.
“Salah satu bagian dari smart city adalah smart health. Smart healthy city merupakan perwujudan Kota Sehat yang pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatannya memanfaatkan teknologi informasi secara optimal,” kata Retno.
Retno menyampaikan sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melaksanakan pelayanan kesehatan cerdas menggunakan 39 aplikasi kerja dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor.
Kemudian berbagai platfoarm media sosial, website sebagai media informasi kesehatan, telemedicine sebagai layanan pendaftaran daring di beberapa Puskesmas dan penerapan digitalisasi pembayaran retribusi di BLUD Puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda), dengan menggunakan QRIS bekerja sama dengan BJB Kota Bogor.
Namun demikian, kata Retno, semua sistem informasi layanan tersebut masih menghadapi sedikitnya empat masalah yakni mengenai integrasi data, kendala error aplikasi, dana dan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Oleh karena itu, Kadinkes berharap peluncuran rencana aksi pengembangan sistem informasi Bogor Smart Health dengan anggaran keseluruhan mencapai Rp20 miliar secara bertahap mulai dilaksanakan.
Pelaksanaan pertama rancangan sistem informasi kesehatan tersebut, Dinkes Kota Bogor mendapat bantuan dari Bank BJB Kota Bogor sebesar Rp150 juta.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan kehadiran sistem informasi kesehatan akan menjadikan integrasi data layanan masyarakat mudah diakses dan digunakan.
Dalam sistem itu akan ada padu padan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dan instansi lain.
“Ya Dinkes saja sudah ada 39 aplikasi, belum di instansi lain. Kalau diintegrasikan lebih baik,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno menyebutkan tren kenaikan kasus COVID-19 mulai pertengahan Juni hingga akhir Juli 2022 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat, melemahnya penerapan protokol kesehatan dan berkurangnya penggunaan masker.
Sesuai imbauan Presiden Jokowi, masyarakat sebaiknya tidak melepas masker baik di dalam maupun di luar ruangan ketika berada di kerumunan atau ruang publik.
Selain tiga faktor penting itu, kata Retno, kurang antusiasnya masyarakat terhadap vaksinasi penguat juga patut menjadi perhatian semua pihak untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Dari data Satgas COVID-19 Kota Bogor, terjadi peningkatan kasus positif harian dalam tiga hari terakhir. Pada Rabu (20/7) dilaporkan 70 kasus baru, Kamis (21/7) tercatat 95 kasus baru, dan Jumat (22/7) mencapai 117 kasus baru.
Dikatakannya, berdasarkan hasil penelusuran Satgas COVID-19, ada tiga klaster yang menyebabkan kasus COVID-19 di Kota Bogor mengalami kenaikan, yakni klaster dari luar kota, keluarga, dan kontak erat.
Sebenarnya salah satu penangkal penyebaran COVID-19 secara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat yakni tetap menjaga protokol kesehatan, kata dia. (Ant)
