Cianjur – Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum Cianjur, Jawa Barat, mendesak pemerintah kabupaten setempat untuk membuktikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima dua tahun berturut-turut bukan hasil sogokan atau permainan terselubung dengan auditor BPK.
“Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap auditor BPK untuk opini WTP di salah satu kementerian akan membuka kasus serupa yang dilakukan setiap kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan opini tersebut,” kata Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur Yana Nurjaman pada wartawan, Minggu.
Dia menjelaskan, WTP bukan jaminan daerah bersih atau tidak dari perilaku korupsi karena WTP hanya berkaitan dengan pengadministrasian laporan keuangan. Namun WTP menjadi gengsi setiap pemangku kebijakan sehingga berusaha melakukan apapun untuk mendapat opini WTP.
Untuk membuktikan hal tersebut, kata dia, Pemkab Cianjur harus berani mengelola anggaran dengan baik. Salah satunya dengan menerapkan laporan berbasis e-budgeting agar semua pihak dapat mengawal penggunaan anggaran di setiap OPD.
“Kalau memang bukan WTP dapat beli atau pesanan pemkab harus berani menerapkan e-budgeting, sebagai syarat terpenting untuk bebas dari perilaku korupsi. Lakukan hal tersebut sesegera mungkin sebagai bukti WTP dua kali berturut-turut itu murni bukan kongkalingkong,” katanya.
