JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Pada Rabu (11/11/2026), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tiga orang saksi dari unsur perusahaan swasta, perusahaan energi, dan Pemerintah Kota Bekasi.
Ketiga saksi tersebut masing-masing berinisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd., WS dari PT Pertamina EP, serta MJ dari Pemerintah Kota Bekasi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar JAM PIDSUS, Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Menurutnya, penyidik terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama operasi tersebut guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai tata kelola dan pelaksanaan kegiatan usaha.
Dugaan Penyimpangan Kerja Sama Periode 2009–2024
Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan kerja sama operasi antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama kurun waktu 15 tahun, yakni sejak 2009 hingga 2024.
Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam tata kelola kerja sama, termasuk aspek administrasi, mekanisme perizinan, serta pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Bekasi dan Jakarta pada 17 September 2026. Lokasi tersebut mencakup sejumlah kantor pemerintahan daerah dan kantor pihak swasta yang berkaitan dengan perkara.
Langkah penyidikan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah pihak dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan KSO.
Kejagung Dalami Dugaan Kerugian Keuangan Negara
Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa perkara dugaan penyimpangan tata kelola KSO tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.
Nilai tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik dalam proses penanganan perkara. Penyidik terus mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan pihak-pihak terkait untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Pemeriksaan terhadap tiga saksi pada 11 November 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam upaya memperkuat konstruksi perkara dan melengkapi berkas penyidikan.
Penegakan Hukum Tetap Mengedepankan Profesionalitas
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penanganan perkara juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tidak bersalah.
Pendalaman perkara ini menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Kota Bekasi, mengingat PT Migas merupakan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan kepentingan dan pengelolaan aset daerah.
Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara melalui informasi resmi aparat penegak hukum. Transparansi proses hukum dan pengungkapan fakta secara menyeluruh menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik daerah.
